Sekarang ini terjadi iklim yang sangat anti akal sehat dan tidak demokratis seperti adanya gejala self-cencorship di kalangan seniman-seniman juga intelektual, sehingga yang terjadi adanya pengguguran terus. Tetapi sekarang rakyat mulai bangkit melawan, terbukti adanya gerakan mahasiswa maju beraliansi dengan sektor kerakyatan tertindas seperti buruh dan tani. Di dalam tembok saja bisa tumbuh bunga, perumpamaan itu seperti sekarang meskipun digencet dan ditindas perlawanan akan terus tumbuh. Jelas Wiji Thukul, seorang seniman progresif dan kerakyatan yang karyanya banyak dimuat dan diterbitkan media massa dalam dan luar negeri.
Bara: Bagaimana memandang peran generasi muda sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan?
Wiji Thukul: Saya pikir alamnya berbeda sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Tapi ada satu permasalahan yang sama bahwa sebelum kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan masih ada penindasan. Kalau dulu rakyat tidak boleh tanam sembarangan karena telah ditentukan oleh pemerintah kolonial, sekarang larangan-larangan seperti itu masih ada dan ditentukan oleh pemerintah. Soal tanam tebu juga begitu, banyak daerah desa-desa itu petani dilarang menanam jenis padi tertentu. Tanaman sudah merasa tertekan, artinya ada pemaksaan-pemaksaan sehingga kita sering mendengar ada petani yang membakar tanaman tebunya karena kalau tebu itu dipanen mereka akan tetap rugi. Demikian juga persoalan yang sama zaman kolonial pers dibungkam, artinya generasi muda yang ingin menyalurkan aspirasi lewat jurnalistik, lewat penerbitan dibungkam. Kita ingat di tahun 1913 Suwardi Suryaningrat harus mendekam di penjara Belanda karena menulis “Andaikan Aku Seorang Belanda”, juga Cipto dan kawannya yang tergabung dalam IP. Nah, di alam yang sudah merdeka ini juga terjadi orang yang membaca buku nggak boleh, kebebasan mendapat informasi nggak ada, orang bisa ditahan karena menjual buku, media dibreidel hanya karena menulis kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakatnya. Sedangkan kasus Tempo, Editor, Detik dan koran-koran mahasiswa seperti SAS, VOKAL yang diperingatkan karena menulis hal-hal yang tidak sepandangan dengan penguasa. Nah sebetulnya meskipun alamnya berbeda tetapi esensinya sama. Dulu kemerdekaan dibungkam, sekarang meskipun sudah merdeka, pembungkaman masih terjadi.
Gerakan mahasiswa yang beraliansi dengan sektor rakyat lainnya seperti buruh, tani, seniman, dan lain-lain?
Itu suatu soal yang menggembirakan dan satu hal yang membantah kesimpulan dari ahli bahwa politik dari penguasa yang mengondisikan rakyat apatis tidak semuanya menghasilkan masyarakat apolitis. Terbukti dengan terus bergeraknya mahasiswa yang bergerak sejak tahun 80-an sampai sekarang. Yang menggembirakan lagi sekarang mulai ada kerjasama antarsektor itu menunjukkan bahwa mulai timbul kesadaran di masyarakat sipil, bahwa masalah yang mereka hadapi itu sebetulnya adalah masalah yang sama. Fenomena seperti aliansi buruh dan mahasiswa, ketika buruh mogok dan bersama-sama mahasiswa untuk melakukan demonstrasi itu adalah bukti seperti yang seperti saya katakan tadi. Juga pembreidelan tidak hanya ditanggapi oleh kalangan jurnalistik saja tapi juga oleh kalangan pihak lain, baik itu mahasiswa, seniman dan buruh. Saya membaca di salah satu majalah terbitan Jakarta, Media Budaya, di situ ada artikel tulisan seorang buruh yang mengatakan bahwa pembreidelan tidak hanya masalah jurnalistik tapi juga masalah buruh, karena buruh tadi melihat apa yang dialami kawan wartawan ternyata mereka/buruh alami juga. Mereka tidak boleh bersuara, tidak boleh berorganisasi yang independen. Nah, ini satu hal positif dan harus kita kembangkan.
Zaman penjajah terjadinya pembreidelan pers karena ketakutan rakyat jajahan akan melawan, tapi setelah kita merdeka hal itu ternyata masih terjadi.
Karena dulu ada pembreidelan (karena adanya perbedaan, ed.) pandangan antara penguasa dengan rakyat sehingga terjadi pembungkaman. Visi kolonial dengan rakyat pun berbeda. Kolonial punya visi bagaimana pers yang baik dan orang-orang pergerakan punya visi pers itu untuk apa. Kalau bagi mereka ya pers itu untuk perjuangan, bagaimana jurnalistik dimanfaatkan untuk kesadaran rakyat sehingga mereka sadar dan melawan. Seperti tulisan Suwardi Suryaningrat yang dianggap menghina pemerintah kolonial. Pada waktu itu kolonial mau memperingati kemerdekaan pemerintah Belanda dari pemerintah Prancis di Hindia Belanda, tanah jajahannya. Yang lebih hina lagi bahwa rakyat harus membiayai, nah itu (ditentang oleh, ed.) Ki Hadjar Dewantoro sehingga dibreidel. Sekarang masih terjadi hal seperti itu misal Detik yang mengungkap banyak kenyataan sosial yang terjadi atau suatu permasalahan bukan hanya dari sudut pemerintah saja. Nah kalau ini dibiarkan lama kelamaan akan menganggu kepentingan penguasa. Itu juga terjadi pada pers-pers mahasiswa yang punya visi tersendiri sehingga dia terbit ya dibreidel. Hal itu menunjukan sekarang ini nggak demokratis, semua pendapat harus sama sehingga yang jadi kepentingan penguasa bagaimana menyeragamkan isi kepala rakyat.
Walau sudah 50 tahun Indonesia merdeka, tapi belum merdeka dalam arti sesungguhnya?
Sekarang ini terjadi iklim yang sangat anti akal sehat artinya misalnya di kalangan seniman sendiri, mereka selalu melakukan self-cencorship tiap mau melakukan karya seni. Mereka sudah dikondisikan dalam kondisi sensor yang ketat, sehingga itu mempengaruhi ketika mereka berkarya, ketakutan-ketakutan akan dicekal dll. Nah kondisi ketakutan akhirnya membuat kondisi yang tidak baik. Itu tidak saja dialami seniman, tapi juga oleh intelektual pemikir-pemikir itu yang seringkali takut melakukan gagasan-gagasannya karena sering kali gagasan itu tidak dibantah dengan argumentasi. Misal buku Yahya Muhaimin “Bisnis dan Politik” mau dibawa ke pengadilan padahal itu karya ilmiah. Kalau buku itu nggak benar mestinya Probosutedjo menyuruh orang menulis atau dia nulis sendiri membantah dengan argumentasi. Itu kalau masyarakat kita atau penguasa menghargai akal sehat tapi saat ini kita lihat penghargaan terhadap intelektual tidak ada, yang terjadi pengguguran terus.
Menurut Anda apa pengaruh suatu budaya atau seni dalam suatu negara atau politik jaman kolonial ataupun sekarang ini?
Di zaman kolonial misal karya Mas Marco Kartodikromo dengan syair-syairnya itu ternyata tidak dianggap remeh oleh penguasa, bahwa penguasa kolonial menyebut apa yang ditulis Mas Marco dan penulis-penulis lain itu sebagai bacaan liar. Artinya penguasa berusaha mendiskreditkan, berusaha mengelabui rakyat bahwa bacaan-bacaan seperti itu nggak baik seperti syair Mas Marco dalam syair “rempah-rempah” dilarang pemerintah kolonial, sehingga karya-karya seperti itu dianggap menurut penguasa, yang ditulis Mas Marco mengungkapkan kebusukan liar. Hingga pemerintah membentuk Balai Pustaka yang sebenarnya adalah suatu usaha pemerintah untuk menyeleksi bacaan yang dikonsumsi rakyat. Itu sebenarnya saringan pemikiran kritis, jangan sampai hasil pemikiran orang-orang pergerakan dibaca rakyat, karena bisa terjadi gerakan massa.
Jadi artinya pembangunan di bidang seni sejak pemerintan kolonial sampai dengan sekarang ini sudah merdeka tak ada perubahan?
Ada perbedaan juga. Sekarang ini sentuhan-sentuhan dengan kebiasaan luar lebih deras karena telah ditemukan teknologi maju sehingga karya-karya luar negeri bisa masuk. Sebaliknya karya-karya yang dilarang bisa beredar di luar negeri, yang itu di zaman dulu nggak terlaksana. Yang menggelikan karya-karya Pramoedya dilarang, padahal di luar negeri sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa lain oleh Penguin Book dan di Malaysia menjadi bacaan wajib. Artinya membungkam suatu gagasan saat ini adalah sangat kolot dan ortodok. Itu hal yang sia-sia. Sekarang alat komunikasi sudah canggih. Apa yang terjadi di sini, di seluruh dunia satu jam lagi orang akan bisa melihat.
Di zaman kolonial negara menjadi polisi kebudayaan, ternyata setelah merdeka hal itu berlanjut.
Peran negara kan kayak gitu, negara ada polisi, pengadilan, kalau ada orang menurut negara salah ya diadili yang nangkepin polisi. Juga bacaan yang dianggap membahayakan kepentingan-kepentingan negara, negara akan bertindak. Sebenarnya peran negara bisa tidak seperti itu. Di sini keterlaluan, mulai dari kemaluan perempuan sampai dengan serikat buruh diurusi negara. Anda bisa tanya istri saya, tanya orang-orang sini, tiap-tiap bulan petugas KB (Keluarga Berencana) yang selalu keliling dari rumah ke rumah untuk terus ditawari KB pakai apa, semua diurusi negara. Sampai serikat buruh diurusi negara, artinya bahwa semua sektor dalam masyarakat sipil telah diintervensi negara. Tapi bukan berarti semua hal sudah dikangkangi oleh negara, terbukti gerakan mahasiswa maju, beraliansi dengan buruh, artinya bahwa semakin rakyat ditindas perlawanan semakin keras. Itu hukum alam. Wong di dalam tembok saja bisa tumbuh bunga, kok seperti perumpamaan. Sekarang meskipun terus digencet perlawanan akan terus tumbuh.
Budaya Priyayi atau feodalisme yang warisan dari pemerintah kolonial ternyata saat ini masih dominan. Bila ditinjau dari sejarah perkembangannya ternyata mewakili kepentingan kapitalis global.
Budaya priyayi sebenarnya sebelum Belanda datang itu sudah ada dan sudah kuat sekali. Liciknya pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan budaya itu untuk menindas rakyat. Jadi dulu Belanda ketika menjajah Indonesia tidak seperti Spanyol menjajah Filipina, kebudayaan dan adat dihapus sehingga ide ide penjajah seperti liberalisme, kebebasan berpendapat segala macam itu ada. Di Hindia Belanda ini pamong-pamong praja dimanfaatkan untuk memungut pajak rakyat. Artinya priyayi-isme masih berkembang sehingga ketika Belanda pergi kebudayaan feodal masih. Sebenarnya di masa-masa revolusi telah terjadi penghancuran feodalisme, misalnya dalam bahasa muncul kata “bung” yang sangat demokratis sampai tahun 50-an masih. Tapi setelah Orba bahasa itu kita lihat mulai hilang diganti kata “bapak” yang kesannya feodal sekali. Ada “bapak ada anak” gitu. Kalau “bung” tidak membedakan usia dan status. Jadi kondisi kita juga begitu, sebetulnya di sinilah peran seniman, dia sebetulnya bisa menciptakan bahasa-bahasa sendiri, tidak harus menelan slogan yang telah disediakan negara. Harus kreatif menciptakan bahasa-bahasa yang hidup di masyarakat.
Priyayi-isme masih amat kuat berimbas pada kesenjangan sosial, terus apa dampaknya bagi Pembangunan?
Priyayi masih sangat kuat. Telah terjadi pembreidelan media massa itu menunjukan priyayi itu masih sangat kuat. Artinya pembreidelan itu hanya didasari rasa tersinggung karena kepentinganya di utak-atik. Ini sangat subyektif sekali. Saya meragukan apakah liberalisme ekonomi diikuti alam liberalisme politik. Kalau kita mau konsekuen liberal, semua pendapat berhak tampil dan disuarakan. Itu tidak terjadi sehingga dampaknya terjadi keresahan-keresahan di kalangan intelektuil, politisi-politisi, karena aspirasi mereka tidak tersalurkan. Ini berbahaya sekali karena ibarat bom ini bila didiamkan akan meledak. Karena orang nggak bisa terus dibungkam. Akhirnya akan bicara juga. Bila yang ingin bicara sudah jutaan rakyat apa yang terjadi. Saat ini penguasa melarang orang bicara, melarang organisasi independen, itu ibarat membuat bom untuk mereka.
Adanya liberalisasi ekonomi berimbas pada pembangunan ekonomi sosial masyarakat.
Yang punya modal merajalela, yang tak punya tergencet. Kita lihat pedagang bermodal kecil tergusur supermarket-supermarket.
Untuk mengedepankan paradigma budaya artinya politik dan ekonomi harus diukur dengan model-model tertentu. Bila hal itu sudah dilaksanakan imbas terhadap Pembangunan nasional apa?
Kebudayaan dan masyarakat hubungannya tidak sepihak, artinya bahwa kondisi masyarakat itu mempengaruhi bentuk kebudayaan yang ada. Sekarang ini masyarakat kita apolitis, maka lahir juga kesenian dan kebudayaan yang apolitis. Tapi ada kekecualian-kekecualian. Saya pikir untuk relevansinya antara kebudayaan dan pembangunan itu tak perlu dicari. Karena pembangunan itu saya pikir penafsirannya sekarang ini telah dimonopoli oleh penguasa. Penggusuran boleh terjadi atas nama pembangunan, kegiatan diskusi boleh dihentikan atas nama kepentingan nasional atau pembangunan. Sekarang ini kita lihat pembangunan mengatasnamakan kepentingan nasional. Sekarang kita berpikir bagaimana menumbuhkan suara kebudayaan yang kritis, di mana seniman tetap berkarya, tetap kreatif dan ketika mencipta suatu karya, baik itu puisi atau lukisan itu betul-betul dalam keadaan merdeka. Artinya tidak tertekan, tidak melakukan self-cencorship. Nah demikian juga dengan membentuk organisasi-organiasi mahasiswa yang independen, organisasi buruh yang independen. Saya pikir nggak usah dicari hubungan dengan Pembangunan. Yang penting untuk berorganisasi itu hak rakyat, rakyat dibiarkan berpolitik. Pembangunan harus kita hubungkan dengan demokrasi, apakah telah menyertakan rakyat, apakah rakyat bisa berpartisipasi dalam pembangunan waduk, Pembangunan jalan-jalan tol dan sebagainya.
Apakah bisa saya katakan bahwa dengan rakyat boleh berpolitik maka rakyat akan sejahtera?
Ya tidak otomatis begitu, tapi ketika rakyat sadar politik, tahu politik, setidak tidaknya rakyat ikut menentukan ketika putusan-putusan penting yang menyangkut kepentingan rakyat banyak diputuskan. Artinya kan lebih baik bila keputusan upah minimum, buruh ikut menentukan. Sekarang itu apa buruh sudah diikutkan dalam mengambil keputusan, apa buruh ikut menghitung pengeluaran tiap bulan, apa buruh ikut menghitung anggaran? Nah yang penting itu kalau buruh ikut menentukan, ikut berbicara juga ketika putusan diputuskan. Itu lebih demokratis. Sekarang ini Menteri Tenaga Kerja punya perusahaan, nah mana mungkin bisa memihak buruh. Kenapa sekarang nggak ada menteri perburuhan seperti dijaman Orla dulu. Yang jelas ketika rakyat sadar politik dan berpolitik, maka rakyat tidak hanya menjadi bola tendangan yang hanya dipermainkan kaki-kaki penguasa, ditendang ke sana ke mari.
Kita lihat pembangunan sekarang ini bisa dikatakan berhasil dari segi fisik dibanding zaman kolonial.
Ya berhasil secara fisik. Dulu nggak ada jalan tol, sekarang ada, sekolah-sekolah dulu sedikit. Teknologi lebih maju. Memang terjadi peningkatan secara kuantitas, bukan yang sifatnya lebih substansial atau mendasar. Artinya apakah ada iklim yang lebih baik dari dulu. Apa boleh kita bicara, rakyat boleh berorganisasi, kehidupan pers bisa lebih merdeka tanpa sensor, bisakah ada bacaan-bacaan murah, karya sastra yang murah bisa dilipatgandakan? Karena sekarang sudah merdeka, mesin cetak lebih banyak, artinya bisa bikin buku lebih banyak sehingga rakyat bisa baca bacaan bermutu. Sekarang ini bacaan-bacaan telah dimonopoli kalangan menengah, bacaan bermutu, informasi mutakhir, perguruan tinggi tetap dimonopoli priyayi. Dulu anak bupati, anak bangsawan, sekarang ini yang bisa ke perguruan tinggi juga anak bangsawan baru. Nah sebetulnya kalau ingin membandingkan jaman kolonial atau jaman jepang atau zaman sekarang, harus kita lihat kualitasnya, jangan fisiknya. Dulu Jepang fasis, apa sekarang tidak fasis? misalnya begitu. Itu pertanyaan yang mendasar.
Kehidupan berbangsa yang bagaimana yang Anda kehendaki?
Yang saya kehendaki adalah kehidupan politik yang demokratis. Adanya suatu iklim atau keadaan yang memungkinkan orang untuk berbicara bebas untuk mengekspresikan gagasan tanpa rasa takut dan saya sadar betul itu tidak akan dihadiahkan cuma-cuma oleh penguasa. Artinya kita harus bebas dan dimulai dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita tidak melakukan self-cencorship, bagaimana kita harus berani berbeda pendapat, bagaimana kita harus berani menolak hal-hal yang kita anggap tidak benar. Itu yang saya kehendaki, bagaimana kita bebas membuat organisasi-organisasi, mendapatkan informasi, bukan paksaan, bukan provokasi. Saya yakin semua rakyat Indonesia menghendaki itu.
Sumber: Majalah mahasiswa Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta. Bara, edisi 03/11/1995